Jakarta – Sebuah babak baru dalam tata kelola pemerintahan akan tercipta pada 6 Februari 2025. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, akan melantik kepala daerah terpilih dari Pilkada 2024 secara serentak. Pelantikan ini akan menjadi momen bersejarah, karena untuk pertama kalinya Presiden langsung melantik gubernur, bupati, dan wali kota dalam satu acara bersama.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut langkah ini sebagai bagian dari upaya pemerintah menciptakan efisiensi dan sinergi antara pusat dan daerah. “Ini pertama kali dalam sejarah kita. Presiden tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga memperkuat koordinasi dengan kepala daerah sejak awal masa jabatan mereka,” ujar Rifqi, Rabu (22/1) di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Pelantikan serentak ini dirancang untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Presiden akan memanfaatkan momen tersebut untuk memberikan arahan strategis dan pembekalan kepada kepala daerah, sehingga program nasional dapat berjalan selaras dengan kebijakan daerah.
Selain itu, Rifqi mengungkapkan bahwa Presiden juga menggagas retreat khusus bagi kepala daerah terpilih. Retreat ini diharapkan menjadi wadah untuk memperkuat pemahaman kepala daerah terhadap visi pembangunan nasional.
Pelantikan serentak ini merujuk pada Pasal 164B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk melantik kepala daerah. Adapun pelaksanaan di Jakarta, kecuali untuk Provinsi Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki regulasi khusus.
Bagi kepala daerah yang hasil pemilihannya masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), pelantikan baru akan dilakukan setelah ada putusan hukum yang tetap. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian diinstruksikan untuk merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024 guna mendukung kelancaran pelantikan serentak ini.
Pelantikan kepala daerah secara serentak ini menandai era baru pemerintahan di Indonesia, yang menekankan efisiensi dan harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah. “Ini menjadi momen penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, memastikan kolaborasi yang erat, dan memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat,” tutur Rifqi.
Langkah ini diharapkan dapat memacu kepala daerah terpilih untuk segera bekerja maksimal demi mewujudkan visi pembangunan yang sejalan dengan agenda nasional. Pelantikan serentak ini bukan hanya formalitas, tetapi juga simbol komitmen menuju pemerintahan yang lebih solid dan progresif.
