Tarakan – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tarakan dalam putusan yang dibacakan pada Rabu (5/2/2025). MK menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut.
Dalam persidangan, majelis hakim menerima eksepsi yang diajukan oleh pihak termohon, menyebutkan bahwa pemohon gagal menghadirkan bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalil yang diajukan. Selain itu, sejumlah aspek formil dalam permohonan juga dianggap tidak memenuhi persyaratan.
Putusan ini menegaskan bahwa hasil Pilkada Tarakan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap berlaku. Dengan demikian, pasangan calon yang memenangkan Pilkada akan tetap dilantik sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Keputusan MK ini sekaligus mengakhiri proses sengketa yang sempat menimbulkan ketegangan di kalangan pendukung calon yang mengajukan gugatan. Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga ketertiban dan mendukung jalannya pemerintahan yang akan datang.
