Malinau – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia untuk menyatukan aspirasi daerah sekaligus memperkuat koordinasi pembangunan nasional. Kegiatan tersebut digelar di Hotel Aston Batam, Kepulauan Riau, dan diikuti oleh perwakilan dari 416 pemerintah kabupaten se-Indonesia.
Rakernas yang berlangsung selama dua hari, mulai Minggu (18/1/2026), dihadiri ratusan kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Forum ini menjadi ruang strategis bagi para bupati untuk membahas berbagai isu pembangunan daerah, sekaligus memperkuat posisi pemerintah kabupaten dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
Tahun ini, Rakernas XVII APKASI mengusung tema “Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera”, yang menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan dalam forum tersebut, mulai dari sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, penguatan otonomi daerah, percepatan pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kabupaten. Selain itu, Rakernas juga menjadi ajang konsolidasi bagi pemerintah kabupaten dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks di berbagai sektor.
Dalam forum tersebut, Bupati Malinau Wempi W. Mawa, S.E., M.H., yang turut hadir bersama para kepala daerah lainnya, menegaskan bahwa Rakernas APKASI memiliki arti penting bagi pemerintah daerah sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi serta memperkuat kolaborasi antar kabupaten di seluruh Indonesia.
Menurutnya, keberadaan APKASI selama ini telah menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah pusat dalam merumuskan berbagai kebijakan strategis yang berdampak langsung pada pembangunan daerah.
“Rakernas APKASI ini menjadi momentum penting bagi daerah untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antar pemerintah kabupaten maupun dengan pemerintah pusat. Dengan kolaborasi yang baik, program pembangunan akan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Wempi, Rabu (19/1/2026).
Ia menilai forum nasional seperti Rakernas APKASI sangat penting dalam memperkuat koordinasi kebijakan pembangunan, terutama dalam memastikan bahwa program-program pemerintah pusat dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah.
Selain itu, Rakernas juga menjadi sarana bagi pemerintah kabupaten untuk saling bertukar pengalaman, gagasan, serta strategi pembangunan yang telah berhasil diterapkan di berbagai daerah.
Bupati Wempi berharap melalui Rakernas XVII APKASI ini dapat dihasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang konstruktif bagi pemerintah pusat, terutama terkait kebijakan yang mampu memperkuat kapasitas dan kemandirian pemerintah daerah.
Menurutnya, penguatan otonomi daerah tetap menjadi kunci penting dalam mendorong percepatan pembangunan di tingkat kabupaten, khususnya dalam meningkatkan pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Kami berharap Rakernas ini menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah pusat, terutama kebijakan yang mendukung penguatan kapasitas daerah dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kabupaten,” katanya.
Lebih jauh, Wempi juga menilai bahwa sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi faktor utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik sekaligus pelaksana berbagai program pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat.
Melalui forum Rakernas XVII APKASI ini, diharapkan pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia dapat terus memperkuat kerja sama dan solidaritas dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan.
Selain menjadi wadah konsolidasi kebijakan, Rakernas APKASI juga diharapkan mampu memperkuat peran pemerintah kabupaten sebagai motor penggerak pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.