Malinau — Di tengah kekhawatiran yang muncul secara nasional terkait penurunan pendapatan daerah dan kemungkinan pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Pemerintah Kabupaten Malinau memberikan kepastian yang menenangkan bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN). Sekretaris Daerah Malinau, Dr. Ernes Silvanus, S.Pi., M.M., M.H., menegaskan bahwa TPP ASN di Kabupaten Malinau tetap aman dan tidak mengalami penurunan.
Pernyataan tersebut disampaikan Sekda saat memimpin apel gabungan Korpri yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Malinau pada Senin (17/11/2025). Dalam arahannya, Sekda Ernes menjelaskan bahwa penurunan anggaran yang terjadi di banyak daerah telah menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan TPP dikurangi bahkan ditiadakan, terutama karena belanja pegawai menjadi salah satu komponen besar dalam struktur APBD. Namun, Pemerintah Kabupaten Malinau memilih mengambil langkah berbeda dengan tetap menjaga stabilitas TPP.
“TPP ini dirasakan banyak orang. Kami sudah hitung, kami sudah simulasikan. TPP tetap tidak berubah. Yang ada hanya penyesuaian sistem untuk mengamankan kebijakan ini,” tegasnya di hadapan ratusan ASN peserta apel.
Ernes menerangkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan analisis mendalam terkait struktur belanja selama lima tahun terakhir, termasuk belanja perjalanan dinas, kebutuhan makan minum, alat tulis kantor (ATK), hingga BBM. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan TPP tetap berjalan tanpa memberi tekanan berlebih terhadap kondisi fiskal daerah.
Ia juga mengungkapkan bahwa sinyal mengenai adanya penyesuaian sistem telah disampaikan lebih awal kepada para sekretaris dinas, agar setiap perangkat daerah bersiap terhadap perubahan mekanisme tersebut. Menurutnya, langkah penyesuaian ini bertujuan melindungi keberlanjutan TPP yang menyentuh kesejahteraan banyak pegawai, bukan untuk mengurangi nominalnya.
“Kebijakan ini kalau mau gampang, ya potong saja TPP. Itu mudah. Tapi itu bukan pilihan kita. Harapan saya Pak Bupati menyetujui. Kita harus bertahan paling tidak sampai 2027 agar tetap stabil,” ujar Sekda.
Dalam kesempatan itu, Sekda juga menyinggung pengalaman tahun 2015, ketika penurunan APBD pernah mengakibatkan pemangkasan TPP. Ia berharap kondisi serupa tidak perlu terulang di tengah situasi nasional yang saat ini cukup menantang. Karena itu, ia meminta seluruh ASN untuk bekerja keras menjaga efisiensi anggaran, serta mendukung kebijakan pemerintah daerah agar kondisi keuangan tetap terkendali.
Menurut Sekda, menjaga stabilitas TPP bukan hanya soal kebijakan fiskal, tetapi juga tentang keberlanjutan kesejahteraan pegawai. “TPP menyentuh langsung kehidupan banyak keluarga ASN. Kita harus jaga ini bersama-sama,” tandasnya.
Dengan adanya kepastian tersebut, Pemerintah Kabupaten Malinau berharap para ASN dapat bekerja lebih tenang, fokus, dan produktif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kebijakan mempertahankan TPP menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam memastikan stabilitas birokrasi dan motivasi kerja pegawai tetap terjaga, meski dinamika ekonomi nasional sedang berfluktuasi.