Malinau— Upaya meningkatkan kualitas dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses pengadaan barang dan jasa kembali ditegaskan Pemerintah Kabupaten Malinau melalui penyelenggaraan Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level I Angkatan I dan II. Kegiatan resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Dr. Ernes Silvanus, S.Pi., MM., MH, pada Selasa (30/09/2025) pagi di Ruang Rapat Intulun, Kantor Bupati Malinau.
Pelatihan yang melibatkan 48 peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini digelar sebagai langkah peningkatan kapasitas ASN agar mampu menjalankan proses pengadaan sesuai aturan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014. Pelaksanaan PBJP yang profesional dinilai menjadi kunci terciptanya birokrasi yang bersih, transparan, dan mampu mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran negara.
Dalam sambutannya, Sekda Ernes menekankan bahwa pengadaan barang dan jasa adalah salah satu sektor paling krusial dalam tata kelola pemerintahan, sehingga membutuhkan pemahaman yang mendalam serta kehati-hatian dari para pelaksana.
“Pelatihan ini sangat penting karena kita mengelola uang negara. Jangan sampai ada kesalahan fatal yang bisa berakibat hukum, meskipun hal kecil sekalipun,” ujar Ernes dengan penekanan. Ia menambahkan bahwa birokrasi tidak boleh menjadi hambatan dalam proses pembangunan. Sebaliknya, birokrasi harus hadir sebagai sistem yang melindungi ASN saat menjalankan tugas, khususnya ketika bersentuhan dengan aspek hukum.
Kegiatan pelatihan yang berlangsung intensif ini tidak hanya membekali peserta dengan pengetahuan teknis—mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, hingga evaluasi pelaksanaan pengadaan—tetapi juga menanamkan nilai integritas dan profesionalisme sebagai fondasi utama. Melalui sertifikasi resmi, diharapkan ASN Kabupaten Malinau memiliki standar kompetensi yang setara dengan kebutuhan nasional dalam tata kelola PBJP.
Pemerintah Kabupaten Malinau menaruh harapan besar agar lulusan pelatihan ini mampu menjadi motor penggerak terciptanya proses pengadaan yang lebih cepat, tepat, dan akuntabel di setiap OPD. Dengan demikian, hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, tanpa terhambat masalah administrasi maupun pelanggaran prosedur.
Pelatihan ini menjadi salah satu komitmen berkelanjutan Pemkab Malinau untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih profesional, transparansi dan efektivitas pembangunan pun diyakini akan semakin meningkat.