Malinau – Pemerintah Kabupaten Malinau kembali memperkuat upaya pengawasan keberadaan Orang Asing di wilayah perbatasan. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Tingkat Kabupaten Malinau Tahun 2025 yang digelar di RM Batam, pada Kamis pagi (6/11/2025). Rapat ini dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sekaligus Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malinau, Drs. H. Kamran Daik, M.Si, mewakili Bupati Malinau Wempi W. Mawa, SE, MH.
Kegiatan tersebut berada di bawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM RI, melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kelas II TPI Tarakan. Rapat Tim Pora ini menjadi forum penting bagi seluruh instansi terkait untuk bertukar informasi, menyampaikan masukan, serta membahas potensi permasalahan terkait aktivitas orang asing di wilayah Kalimantan Utara, khususnya Kabupaten Malinau yang memiliki posisi strategis sebagai daerah perbatasan langsung dengan Malaysia.
Dalam sambutannya, Kamran Daik menegaskan bahwa pengawasan orang asing harus dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan sesuai prosedur standar (SOP). Ia menyoroti bahwa Kabupaten Malinau kini tengah menjadi perhatian banyak pihak, seiring dengan maraknya proyek pembangunan berskala besar dan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sedang berjalan maupun yang akan mulai dikerjakan dalam waktu dekat.
“Fokus utama diskusi hari ini adalah pemantauan keberadaan orang asing, terutama di wilayah-wilayah sensitif perbatasan. Malinau berbatasan langsung dengan Malaysia dan saat ini menjadi salah satu lokasi yang dipertimbangkan para pekerja maupun pihak asing, terutama dengan semakin banyaknya perusahaan besar yang masuk,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa tantangan terbesar pengawasan saat ini adalah kesulitan identifikasi, terutama pada beberapa etnis tertentu yang memiliki kemiripan fisik dengan masyarakat lokal. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kewaspadaan tetap harus menjadi prioritas agar keamanan dan ketertiban tetap terjaga.
“Membedakan masyarakat asing dengan masyarakat lokal bukanlah hal mudah di beberapa titik. Karena itu koordinasi lintas sektor dan pelaporan yang tepat waktu menjadi sangat krusial demi menjaga keamanan wilayah Kaltara, khususnya Kabupaten Malinau,” tambahnya.
Rapat Tim Pora ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antarinstansi, mengoptimalkan sistem pengawasan, serta memastikan setiap aktivitas orang asing di wilayah Malinau tercatat dan terpantau dengan baik. Kesiapsiagaan pemerintah daerah bersama aparat terkait menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas, khususnya pada wilayah perbatasan yang memiliki tingkat mobilitas tinggi.