Kolaborasi Pemerintah dan Organisasi Adat Ditekankan dalam Rapimwil TBBR Kaltara di Malinau

Malinau – Komitmen memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, serta partai politik kembali ditegaskan Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, S.E., M.H., saat menghadiri Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) TBBR Provinsi Kalimantan Utara yang digelar di Kabupaten Malinau, Minggu (9/2/2026).

Bacaan Lainnya

Kegiatan tersebut menjadi forum konsolidasi organisasi yang mempertemukan berbagai unsur penting, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, tokoh adat, hingga perwakilan organisasi kemasyarakatan dari berbagai daerah di Kalimantan Utara.

Dalam sambutannya, Bupati Wempi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Rapimwil yang dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat peran organisasi adat di tengah dinamika pembangunan daerah. Ia juga secara khusus menyampaikan ucapan selamat datang kepada Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., beserta rombongan yang hadir bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan DPRD, tokoh adat, serta para peserta Rapimwil dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Utara.

Menurut Wempi, organisasi kemasyarakatan berbasis adat memiliki posisi penting dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta kehormatan masyarakat Dayak sebagai identitas daerah. Ia menegaskan bahwa budaya tidak hanya dipandang sebagai warisan masa lalu, melainkan sebagai jati diri yang harus dijaga dan dirawat bersama oleh seluruh elemen masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Malinau selalu membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, baik organisasi adat, keagamaan, maupun partai politik, untuk bersama-sama menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Wempi.

Ia juga mengingatkan agar setiap organisasi mampu menyusun program kerja yang realistis dan terukur, dengan menyesuaikan sumber daya yang dimiliki. Meski demikian, program tersebut diharapkan tetap memberikan dampak langsung bagi anggota organisasi maupun masyarakat secara luas.

Lebih lanjut, Wempi menilai konsolidasi organisasi menjadi langkah penting agar arah perjuangan, visi, dan misi dapat berjalan selaras serta berkelanjutan. Melalui konsolidasi yang kuat, organisasi diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial serta mendorong pembangunan daerah yang inklusif.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Malinau untuk terus mendukung dan mengawal program-program pembangunan, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, khususnya program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan tidak terpecah oleh perbedaan pandangan. Menurutnya, kebersamaan dan semangat gotong royong menjadi kunci penting dalam menyukseskan berbagai kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain isu pembangunan sosial dan budaya, Wempi turut menyinggung pentingnya menjaga kebersihan serta kelestarian alam. Ia menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat tanpa merusak keseimbangan lingkungan.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, secara resmi membuka Rapimwil DPW organisasi tersebut. Dalam sambutannya, Gubernur memberikan apresiasi atas kontribusi organisasi kemasyarakatan adat yang selama ini berperan menjaga stabilitas sosial, memperkuat keharmonisan masyarakat, serta melestarikan budaya dan kearifan lokal di Kalimantan Utara.

Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan. Oleh karena itu, Rapimwil dinilai menjadi forum penting untuk merumuskan arah kebijakan organisasi sekaligus menyelaraskan program kerja dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara senantiasa membuka ruang dialog dan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan adat sebagai mitra strategis pembangunan, guna mewujudkan Kalimantan Utara yang maju, makmur, dan berkelanjutan tanpa kehilangan identitas budaya,” ujar Zainal.

Melalui forum Rapimwil ini, diharapkan lahir berbagai rekomendasi strategis yang mampu memperkuat peran organisasi adat dalam menjawab tantangan zaman. Di sisi lain, kegiatan ini juga menjadi momentum penting untuk memastikan nilai-nilai budaya tetap hidup, berkembang, dan diwariskan kepada generasi mendatang di tengah arus perubahan yang terus berlangsung.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *