Tarakan – Tantangan pembangunan di wilayah perbatasan menjadi salah satu isu yang disoroti dalam rapat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Kalimantan Utara. Forum tersebut digelar oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia di Hotel Swiss-Bell Tarakan, Jumat (9/1/2026).
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Menteri PPPA RI, Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si., dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Utara, unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara, serta para bupati dan wali kota dari seluruh kabupaten/kota Se- Kalimantan Utara.
Pemerintah Kabupaten Malinau diwakili oleh Wakil Bupati Malinau, Jakaria, S.E., M.Si., yang dalam kesempatan itu memaparkan kondisi geografis wilayah Malinau yang menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya pemerataan pembangunan.
Menurut Jakaria, Kabupaten Malinau memiliki wilayah yang sangat luas dengan banyak daerah yang masih sulit dijangkau. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Beberapa kecamatan di wilayah perbatasan hanya dapat dijangkau menggunakan pesawat atau melalui perjalanan panjang lewat sungai dan jalan yang terbatas. Kondisi ini tentu berdampak pada tingginya biaya pelayanan dan sulitnya menjangkau seluruh masyarakat,” ujar Jakaria.
Ia menjelaskan, sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malinau memiliki tantangan tersendiri dalam pembangunan, terutama dalam memastikan layanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat hingga ke wilayah terpencil.
Meski menghadapi berbagai keterbatasan, Pemerintah Kabupaten Malinau terus berupaya menjalankan berbagai program prioritas yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah Wajib Belajar Malinau Belajar, yakni program pembiayaan pendidikan dasar yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah, termasuk penyediaan perlengkapan sekolah bagi para siswa.
Selain itu, Pemkab Malinau juga memiliki program Desa Sarjana, yang memberikan kesempatan kepada setiap desa untuk mengirimkan minimal satu anak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi setiap tahunnya.
Program tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas generasi muda di daerah perbatasan serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia di Kabupaten Malinau.
“Kami ingin memastikan anak-anak di wilayah perbatasan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas,” kata Jakaria.
Dalam kesempatan itu, ia juga berharap pemerintah pusat, khususnya Kementerian PPPA, dapat memberikan dukungan yang lebih besar bagi daerah perbatasan, terutama dalam memperkuat program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Menurutnya, peran perempuan dan perlindungan terhadap anak menjadi elemen penting dalam membangun ketahanan keluarga serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah daerah berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan yang lebih inklusif dan merata, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan perbatasan di Kalimantan Utara.