Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini membuka peluang lebih luas bagi petani kecil, peternak ayam kampung, UMKM, dan koperasi untuk menjadi pemasok bahan pangan. Hal ini ditegaskan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program MBG yang digelar di Hotel Yusro, Jombang, Jawa Timur, Senin (24/11/2025).
Nanik menyampaikan, selama kunjungan ke berbagai daerah, banyak petani dan pelaku usaha mikro mengeluhkan kesulitan memasok bahan pangan ke dapur MBG karena terkendala aturan perizinan dan legalitas usaha. NPWP, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIB), atau bentuk badan usaha resmi lainnya sering menjadi penghalang bagi mereka yang tak memiliki modal besar. “Mereka miskin dan tidak punya dana untuk mengurus semua itu. Tolong jangan dibuat sulit,” ujarnya dikutip dari Liputan6.com
Ia menekankan bahwa pelibatan usaha kecil ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto sejak program MBG dirancang. “MBG bukan hanya soal gizi, tetapi juga soal pemberdayaan ekonomi rakyat di pelosok negeri. Jangan hanya mengutamakan pemasok besar,” kata Nanik.
Menurut Nanik, keterlibatan petani dan UMKM juga berdampak pada stabilitas harga pangan. Dengan pasokan yang lebih merata, kebutuhan dapur MBG terpenuhi dan inflasi pangan dapat ditekan. Data rapat inflasi awal pekan ini mencatat Jombang menempati posisi tertinggi inflasi pangan di Jawa Timur, menjadi peringatan penting bagi seluruh pengelola MBG.
Ia juga mengingatkan agar seluruh pengelola dapur MBG—mulai kepala SPPG, ahli gizi, akuntan, hingga yayasan mitra—melaksanakan program dengan hati nurani. “Jangan orientasi bisnis. Jalankan program ini dengan nurani kemanusiaan seperti Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Dengan arahan baru ini, BGN berharap MBG tidak hanya menjadi jaminan gizi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi mesin penggerak ekonomi lokal, memberi akses pasar yang adil bagi petani kecil, peternak, UMKM, dan koperasi, sekaligus menekan inflasi pangan di daerah.