Malinau – Pemerintah Kabupaten Malinau menyelenggarakan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan Korupsi serta Akselerasi Capaian Nilai MCP (Monitoring Center for Prevention) Tahun 2025. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Intulun, Lantai 2 Kantor Bupati Malinau, Kamis (27/11/2025) pagi, dihadiri oleh seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD Kabupaten Malinau, serta tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, S.E., M.H., dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada tim KPK dan terima kasih atas kehadirannya dalam rangka penguatan pencegahan korupsi di daerah. Menurut Bupati Wempi, kehadiran tim KPK memiliki peran strategis dalam menilai efektivitas program pencegahan korupsi melalui indikator MCP, sekaligus memastikan pengelolaan APBD berjalan transparan, akuntabel, dan berintegritas demi kesejahteraan masyarakat Malinau.
Bupati Wempi memaparkan sejumlah tantangan pembangunan di Kabupaten Malinau. Salah satunya adalah kondisi geografis yang luas, dengan sebagian besar wilayah berada dalam kawasan hutan. Banyak pembangunan infrastruktur strategis terhambat karena status hutan konservasi, sehingga aksesibilitas terbatas dan berdampak pada pelaksanaan program prioritas.
“Penting sekali komitmen seluruh OPD dalam menjaga integritas, keterbukaan data, pengendalian internal, serta mitigasi konflik kepentingan. Melalui rapat koordinasi ini, kami berharap tercipta sinergi yang kuat antara KPK, pemerintah daerah, dan DPRD untuk mewujudkan Bumi Intimung yang bersih, berintegritas, dan bebas korupsi,” ujar Bupati Wempi.
Dalam rakor ini, tim KPK memberikan paparan terkait capaian MCP di Malinau, menyoroti area yang perlu diperkuat, termasuk pengelolaan keuangan, aset daerah, pengadaan barang dan jasa, serta sistem pelaporan dan pengendalian internal. Diskusi interaktif juga digelar untuk mencari solusi atas hambatan yang dihadapi OPD, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk memaksimalkan transparansi dan akuntabilitas.
Kegiatan ini menjadi momen strategis bagi Pemerintah Kabupaten Malinau untuk memperkuat budaya antikorupsi, meningkatkan integritas aparatur, dan memastikan seluruh program pembangunan berjalan optimal, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.