TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menghadiri secara virtual peluncuran hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) pada Rabu (22/1). Acara tersebut berlangsung secara serentak dengan melibatkan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
Dalam SPI 2024, KPK memaparkan hasil penilaian integritas yang dilakukan terhadap 94 kementerian/lembaga, 37 pemerintah provinsi, 508 pemerintah kabupaten/kota, serta 2 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Gubernur Zainal mengikuti acara ini dari ruang kerjanya di lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK RI, Pahala Nainggolan, mengungkapkan bahwa hasil SPI secara nasional menunjukkan peningkatan, dengan skor nasional kini melampaui angka 70, naik dari tahun sebelumnya yang berada di bawah angka tersebut. “Meskipun ada peningkatan, secara keseluruhan kategori nasional masih berada di zona kuning atau waspada. Hal ini menjadi perhatian bersama untuk terus memperbaiki,” ujar Pahala.
Proses pelaksanaan SPI 2024 melibatkan 41 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan total 601.453 responden. Survei ini dirancang untuk mengukur integritas di berbagai institusi pemerintah berdasarkan tiga tipe organisasi—besar, sedang, dan kecil—serta tiga kategori penilaian: merah (rentan), kuning (waspada), dan hijau (terjaga).
Gubernur Zainal menegaskan bahwa hasil survei ini menjadi alat penting untuk mengevaluasi kinerja dan meningkatkan tata kelola pemerintahan di Kalimantan Utara. “Integritas adalah pondasi utama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan terpercaya. Kita akan memanfaatkan hasil survei ini sebagai panduan untuk terus berbenah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur Zainal mengajak seluruh jajaran di pemerintahan Provinsi Kaltara untuk memperkuat komitmen terhadap pemberantasan korupsi dan memperbaiki layanan publik. “Dengan kerja sama yang baik, saya yakin Kaltara dapat mencapai skor integritas yang lebih baik lagi ke depannya,” tambahnya.
Peluncuran hasil SPI 2024 diharapkan menjadi langkah awal untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di seluruh wilayah Indonesia.