
Malinau – Pemerintah Kabupaten Malinau menggelar rapat Intimung Taklimat Presiden Republik Indonesia sebagai bagian dari persiapan menghadapi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, S.E., M.H., dan berlangsung di Ruang Tebengang, Kantor Bupati Malinau, Rabu (11/2/2026).
Rapat tersebut diikuti oleh jajaran pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau. Forum ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat sekaligus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan yang telah berjalan.
Dalam arahannya, Bupati Wempi menyampaikan bahwa masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Malinau kini telah memasuki satu tahun perjalanan. Ia menilai berbagai program pembangunan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 telah memberikan sejumlah capaian yang dirasakan oleh masyarakat, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dibenahi pada tahun 2026.
Menurutnya, evaluasi secara menyeluruh perlu dilakukan agar setiap program pembangunan yang direncanakan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Bupati mengakui bahwa masih terdapat sejumlah kegiatan pembangunan yang belum terlaksana secara maksimal. Ia menilai kondisi tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal, tetapi juga karena adanya kelemahan internal dalam pelaksanaan program di tingkat perangkat daerah.
Kondisi tersebut turut berdampak pada penurunan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga beberapa program yang telah direncanakan tidak dapat dijalankan secara optimal.
“Jika kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat tidak terlaksana, itu bukan penghematan, melainkan kegagalan. Penghematan yang benar adalah efisiensi tanpa merugikan masyarakat,” tegas Wempi.
Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa pembangunan daerah harus dijalankan secara terencana dan terukur dengan berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga Rencana Strategis (Renstra) masing-masing perangkat daerah.
Ia menegaskan bahwa fokus pembangunan daerah harus diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan kemandirian ekonomi masyarakat.
Dalam konteks pengembangan ekonomi daerah, Wempi menilai Kabupaten Malinau memiliki berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor pertanian, perikanan, dan peternakan dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai penggerak ekonomi lokal.
Selain itu, Bupati juga mendorong pemanfaatan produk lokal sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi daerah. Salah satunya melalui penggunaan batik lokal serta penguatan sektor pangan lokal untuk mendukung berbagai program nasional.
Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu program prioritas nasional. Menurutnya, program tersebut dapat menjadi peluang bagi masyarakat Malinau untuk mengembangkan produksi pangan lokal sehingga kebutuhan bahan pangan dapat dipenuhi dari hasil produksi daerah sendiri.
“Peluangnya sudah ada di depan mata. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan potensi yang dimiliki masyarakat agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi daerah,” ujarnya.
Selain fokus pada pembangunan ekonomi, Bupati juga mengingatkan pentingnya kepedulian aparatur pemerintah terhadap kondisi sosial masyarakat. Ia menyoroti masih adanya anak-anak yang menghadapi berbagai persoalan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga kondisi lingkungan sosial yang membutuhkan perhatian bersama.
Karena itu, seluruh aparatur pemerintah diharapkan memiliki empati serta tanggung jawab moral dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Bupati juga menekankan pentingnya optimalisasi aset daerah sebagai salah satu sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai berbagai aset milik pemerintah daerah harus dikelola secara profesional, transparan, serta mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.
Pemanfaatan aset tersebut dapat dilakukan melalui berbagai unit usaha daerah, pengelolaan pelabuhan, hingga penyewaan alat milik pemerintah daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
Mengakhiri arahannya, Bupati Wempi mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk bekerja dengan semangat kebersamaan serta tanggung jawab selama empat tahun masa kepemimpinan yang masih tersisa.
Ia berharap kerja sama yang kuat antarperangkat daerah dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malinau.
“Masih ada empat tahun ke depan untuk bekerja bersama. Mari kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk memberikan hasil nyata bagi masyarakat Malinau,” tutupnya.

