Malinau – Pemerintah Kabupaten Malinau menegaskan komitmennya untuk memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi berjalan lancar dan tepat sasaran bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, S.E., M.H., usai memimpin rapat koordinasi bersama para pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terkait perizinan bongkar muat BBM di Ruang Rapat Intulun, Selasa (10/2/2026).
Rapat koordinasi tersebut digelar sebagai langkah antisipasi pemerintah daerah dalam memastikan tidak terjadi hambatan dalam distribusi BBM subsidi yang sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Malinau yang memiliki karakteristik geografis cukup menantang.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Wempi menegaskan bahwa distribusi BBM subsidi harus berjalan optimal karena memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. BBM, menurutnya, menjadi salah satu kebutuhan vital yang memengaruhi berbagai sektor, mulai dari transportasi darat hingga transportasi sungai yang masih menjadi andalan mobilitas masyarakat di sejumlah wilayah Malinau.
“Pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan para pemilik SPBU yang diberi amanah untuk menyalurkan BBM subsidi agar kebijakan negara benar-benar terlaksana dengan baik dan tidak terhambat oleh persoalan administratif,” ujar Wempi.
Ia menjelaskan bahwa sebelumnya sempat muncul kendala dalam proses distribusi BBM karena beberapa SPBU belum memiliki izin pelabuhan khusus yang diperlukan untuk kegiatan bongkar muat BBM. Kondisi tersebut berpotensi menghambat kelancaran suplai bahan bakar ke masyarakat jika tidak segera diselesaikan.
Karena itu, pemerintah daerah mendorong para pengusaha SPBU agar segera melengkapi seluruh dokumen dan persyaratan perizinan yang dibutuhkan. Menurutnya, sebagian SPBU di Kabupaten Malinau telah berhasil memperoleh izin yang diperlukan, sementara beberapa lainnya masih dalam proses penyelesaian di tingkat kementerian.
“Jangan sampai niat baik negara untuk membantu rakyat melalui subsidi BBM terhambat hanya karena urusan administrasi. Jika semua dokumen sudah lengkap, prosesnya harus bisa dipercepat,” tegasnya.
Bupati Wempi juga mengingatkan bahwa BBM subsidi merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil. Oleh karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam proses distribusi diharapkan memiliki komitmen yang sama untuk menjaga agar penyalurannya tetap tepat sasaran.
Ia menilai pengawasan distribusi BBM menjadi semakin penting, terutama menjelang sejumlah momentum besar seperti perayaan Tahun Baru Imlek, bulan suci Ramadhan, hingga Hari Raya Idul Fitri yang biasanya diikuti dengan meningkatnya kebutuhan energi masyarakat.
Untuk menjaga stabilitas pasokan, Pemerintah Kabupaten Malinau juga terus menjalin koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, aparat kepolisian, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Selain itu, Bupati juga berharap media massa dapat turut berperan dalam melakukan pengawasan sosial terhadap distribusi BBM subsidi agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, pengelolaan BBM subsidi tidak semata-mata dipandang sebagai aktivitas bisnis, tetapi juga mengandung tanggung jawab sosial yang besar terhadap masyarakat.
“Ini bukan sekadar bisnis mencari keuntungan. Ada tanggung jawab sosial untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan benar-benar mendapatkan haknya,” tutup Wempi.
Melalui koordinasi yang intensif antara pemerintah daerah, pengusaha SPBU, serta aparat terkait, Pemkab Malinau berharap distribusi BBM subsidi di wilayah tersebut dapat berjalan lancar, merata, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.