Malinau – Pemerintah Kabupaten Malinau resmi memulai tahapan perencanaan pembangunan daerah tahun 2027 melalui Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dibuka langsung oleh Bupati Malinau Wempi W Mawa, S.E., M.H., Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Laga Feratu, Kantor Bupati Malinau, pada Senin (23/02/2026) pagi.
Forum strategis ini menjadi salah satu tahapan penting dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih terarah, partisipatif, dan selaras dengan visi pembangunan nasional 2025–2029.
Dalam sambutannya, Bupati Wempi menegaskan bahwa konsultasi publik RKPD bukan hanya sekadar agenda formal, melainkan ruang dialog antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan persepsi pembangunan daerah. Ia menyampaikan bahwa setiap masukan yang dihimpun akan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2027.
Menurutnya, tahun 2027 merupakan fase percepatan pencapaian program prioritas daerah setelah sebelumnya tahun 2025 ditetapkan sebagai tahap peletakan fondasi kepemimpinan, dan tahun 2026 sebagai fase penguatan kebijakan pembangunan.
“RKPD 2027 harus mampu menjadi instrumen percepatan pembangunan yang konkret, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegas Bupati.
Ia menjelaskan bahwa fokus utama pembangunan tahun 2027 diarahkan pada penguatan tata kelola kelembagaan berbasis digital guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, efektif, dan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah berkomitmen memperluas akses pendidikan dan layanan kesehatan hingga ke wilayah pedesaan dan perbatasan, sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu menciptakan peluang kerja berbasis digitalisasi.
Bupati juga menyoroti pentingnya penguatan pengawasan sosial terhadap berbagai isu strategis, termasuk pencegahan penyalahgunaan narkoba, perlindungan masyarakat di wilayah perbatasan, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas daerah.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi aktif antara pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, tokoh agama, hingga seluruh lapisan masyarakat.
“Melalui forum konsultasi publik RKPD 2027 ini, saya mengajak semua pihak untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan agar arah pembangunan tetap konsisten dengan visi daerah, sehingga Malinau dapat berkembang sebagai kabupaten yang mandiri, maju, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi pembangunan daerah, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan benar-benar berpihak pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau.