Tanjung Selor – Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengawasan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara terus diperkuat melalui kehadiran infrastruktur kelembagaan yang lebih representatif. Hal itu ditandai dengan peresmian Gedung Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor, Selasa (27/1/2026).
Peresmian gedung tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara, Dr. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum., dan turut dihadiri oleh Wakil Bupati Malinau Jakaria, S.E., M.Si., bersama sejumlah kepala daerah serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Utara.
Kehadiran gedung kantor baru BPKP ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat fungsi pengawasan, pendampingan, dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang menyampaikan apresiasi kepada BPKP Republik Indonesia atas diresmikannya kantor perwakilan yang lebih representatif di ibu kota provinsi tersebut.
Menurutnya, keberadaan kantor permanen BPKP di Kalimantan Utara menjadi bagian penting dalam mendukung penguatan sistem pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara maupun pelaksanaan program pembangunan di daerah.
“Peran BPKP sangat strategis dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, serta akuntabel,” ujar Zainal.
Ia menegaskan bahwa keberadaan kantor perwakilan BPKP yang lebih representatif di Tanjung Selor diyakini akan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga pengawasan internal pemerintah tersebut.
“Dengan adanya kantor perwakilan yang representatif ini, kami optimistis sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP akan semakin efektif, responsif, dan terintegrasi,” tambahnya.
Peresmian Gedung Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara ini turut dihadiri Wakil Kepala BPKP Republik Indonesia, Agustina Arumsari, Ak., M.H., serta sejumlah pejabat dari kementerian dan lembaga terkait.
Selain itu, kegiatan tersebut juga dihadiri para kepala daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pejabat pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Kalimantan Utara.
Kehadiran Wakil Bupati Malinau Jakaria dalam kegiatan tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Malinau dalam mendukung penguatan sistem pengawasan pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP, diharapkan berbagai program pembangunan di Kalimantan Utara, termasuk di Kabupaten Malinau, dapat berjalan lebih efektif, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.