Malinau — Wakil Bupati Malinau, Jakaria, S.E., M.Si., mewakili Pemerintah Kabupaten Malinau dalam pembukaan Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) Tahun 2025 yang berlangsung di Hotel Aston Sentul Lake Resort and Conference, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/11/2025).
Rakor yang digelar oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI ini memusatkan pembahasan pada dua agenda strategis: pertama, penyusunan Perencanaan Pengelolaan BWN-KP Tahun 2027; dan kedua, evaluasi implementasi Pengendalian Pengelolaan BWN-KP Tahun 2025. Kegiatan tersebut diikuti oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota perbatasan dari berbagai wilayah Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Wabup Jakaria menegaskan bahwa sinergi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah merupakan pilar kunci dalam memperkuat pembangunan kawasan perbatasan, khususnya bagi daerah seperti Malinau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Ia menilai bahwa keberhasilan pengelolaan perbatasan tidak dapat dicapai secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi terpadu, perencanaan matang, dan penganggaran yang sejalan antarlevel pemerintahan.
“Malinau memiliki posisi strategis dan berperan langsung dalam menjaga keamanan, pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas wilayah perbatasan Indonesia. Karena itu, dukungan dan kolaborasi lintas sektor sangat kami harapkan agar pembangunan perbatasan dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan,” ujar Jakaria.
Rakor dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago selaku Ketua Pengarah BNPP RI. Hadir pula Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian sebagai Kepala BNPP RI. Keduanya memberikan arahan mengenai pentingnya penataan perbatasan yang terintegrasi dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
Dalam sambutannya, Menko Polhukam menegaskan bahwa kawasan perbatasan tidak hanya menjadi garda terdepan keamanan negara, tetapi juga memiliki potensi ekonomi dan sosial yang besar jika dikelola secara optimal. Karena itu, ia mendorong setiap daerah untuk memastikan bahwa rencana pembangunan perbatasan selaras dengan visi nasional: Indonesia Emas 2045.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menekankan empat fokus utama dalam pengembangan kawasan perbatasan, yakni penguatan pertahanan dan keamanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Ia mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh terhambat oleh tumpang tindih aturan maupun lemahnya koordinasi antarsektor.
Dalam forum tersebut, Wabup Jakaria juga menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Malinau untuk terus mendukung kebijakan nasional dalam pengelolaan perbatasan, termasuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar, aksesibilitas antarwilayah, serta peningkatan pelayanan publik di kawasan perbatasan—yang selama ini masih menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan sumber daya.
“Kami berharap perencanaan yang dibahas dalam Rakor ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat perbatasan. Malinau siap berkolaborasi untuk menghadirkan pembangunan yang inklusif, aman, dan berpihak pada kepentingan nasional,” tutur Jakaria.
Melalui kegiatan ini, pemerintah pusat berharap seluruh daerah perbatasan dapat menyusun perencanaan yang lebih terukur dan realistis, sekaligus memperkuat evaluasi atas pelaksanaan program tahun 2025. Rakor ini juga menjadi momentum penting dalam memperkuat posisi kawasan perbatasan sebagai beranda depan Indonesia.
Dengan hadirnya pemerintah daerah seperti Malinau dalam forum strategis ini, diharapkan pembangunan perbatasan ke depan semakin terarah, adaptif, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat dan ketahanan negara.