Jakarta – Isu kemanusiaan kembali menjadi sorotan utama dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun ini. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan perlunya menempatkan kemanusiaan di pusat tata kelola global, terutama menyusul bencana alam dan krisis kemanusiaan yang terus melanda sejumlah negara, termasuk Palestina, Ukraina, Sudan, dan kawasan Sahel.
Melalui konferensi pers yang dipandu Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, Gibran menegaskan bahwa sebagian krisis global ini merupakan akibat ulah manusia, sehingga penanganannya memerlukan kepemimpinan dan keteladanan negara-negara G20. “Kondisi ini menegaskan perlunya G20 menempatkan kemanusiaan sebagai prioritas dalam tata kelola global,” ujar Airlangga mengutip Wapres di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu,(22/11/2025),dikutip dari Liputan6.com.
Selain isu kemanusiaan, Gibran menyoroti pentingnya mitigasi risiko bencana di Indonesia, mengingat posisi negara kepulauan ini yang rawan gempa, tsunami, dan bencana alam lainnya. Strategi pengurangan risiko, menurutnya, menjadi bagian esensial dari pembangunan berkelanjutan dan tata kelola global yang efektif.
Dalam sesi yang sama, Wapres juga membahas pertumbuhan ekonomi global yang adil dan inklusif. Ia menekankan perlunya akses pembiayaan internasional yang mudah, dapat diprediksi, dan setara, terutama bagi negara berkembang. Beberapa langkah konkret yang diusulkan termasuk penghapusan utang, pembiayaan inovatif, pembiayaan campuran, dan transisi hijau.
Gibran mencontohkan keberhasilan Indonesia dalam sistem pembayaran digital berbasis kode QR, yang dikembangkan Bank Indonesia dan kini diadopsi negara lain di Asia, termasuk Jepang dan Korea Selatan. Ia juga mendorong pembahasan intelijen ekonomi berbasis kecerdasan buatan, seiring pesatnya transformasi teknologi global.
Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Indonesia disebut sebagai contoh konkret ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi lokal. “Program MBG memperkuat pemanfaatan produk lokal, memberdayakan petani dan peternak, serta memperluas rantai pasok hingga pelosok Indonesia,” jelas Airlangga, menekankan relevansi program tersebut di tengah 720 juta orang di dunia yang masih menghadapi kelaparan.
Gibran juga menekankan peran negara-negara Global South dalam membentuk tata kelola ekonomi global yang inklusif. “Apa yang dimulai Indonesia saat memimpin G20 pada 2022 dilanjutkan Afrika Selatan tahun ini, untuk memastikan forum G20 mewakili kepentingan seluruh bangsa,” tutup Airlangga.
Dengan arahan ini, Indonesia menegaskan posisi strategisnya sebagai penggerak integrasi isu kemanusiaan, pembangunan berkelanjutan, dan inklusivitas ekonomi global, selaras dengan aspirasi rakyat dan tantangan dunia saat ini.