Malinau – Sekretaris Daerah (Sekda) Malinau, Dr. Ernes Silvanus, S.Pi., M.M., M.H., menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Penanaman Modal. Hal ini ia sampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Penanaman Modal yang digelar di Hotel MC, pada Rabu (6/11/2024).
Ernes menggarisbawahi bahwa Raperda ini harus mampu memberi kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, termasuk investor, pemerintah, dan masyarakat. “Harapan kita agar investasi yang masuk ke Malinau ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kebijakan yang mengharuskan investor untuk berkantor di Malinau dan menggunakan kendaraan berpelat Malinau guna meningkatkan pendapatan daerah. Menurutnya, langkah ini diperlukan agar daerah Malinau mendapatkan manfaat penuh dari kehadiran para investor. “Kalau perlu, semua pajak mereka pindah ke Malinau. Kalau semuanya berada di Jakarta, maka manfaatnya pun akan kembali ke sana. Agak keras memang, tapi tidak apa-apa, kalau tidak begitu kita tidak mendapatkan manfaat. Apalagi, masyarakat kita berharap dengan adanya investasi ini, mereka bisa bekerja,” tambah Ernes.
Lebih lanjut, Sekda Malinau ini menegaskan perlunya keandalan dari Corporate Social Responsibility (CSR) serta tanggung jawab sosial lainnya dari para investor yang beroperasi di wilayah Malinau. Ia juga menekankan perlunya transparansi dalam proses perizinan untuk menghindari potensi masalah hukum di kemudian hari. “Jika ada penolakan atau penundaan, alasannya harus disampaikan secara jelas dan dokumentasi yang mendukung harus disiapkan,” tegasnya.
Ernes berharap Raperda ini bisa menjadi payung hukum yang kuat untuk proses penanaman modal di masa depan, dengan detail teknis yang diatur dalam peraturan turunan. Menurutnya, regulasi yang jelas dan berpihak pada kepentingan masyarakat akan menjadi kunci bagi keberhasilan investasi di Malinau.