Malinau – Pemerintah Kabupaten Malinau resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara terkait Penguatan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Daerah (SPIP) Tahun 2025. Penandatanganan yang berlangsung di ruang kerja Bupati Malinau ini menjadi momentum strategis untuk memperkokoh tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Malinau Wempi W. Mawa, S.E., M.H., Kepala Perwakilan BPKP Kaltara, serta jajaran pejabat eselon II dan III Pemkab Malinau. Dalam sambutannya, Bupati Wempi menegaskan bahwa kerja sama ini memiliki ruang lingkup yang luas dan komprehensif, mencakup pengelolaan keuangan daerah, pengawasan aset, peningkatan akuntabilitas kinerja melalui SAKIP, LPPD, dan LKPJ, serta penguatan pendapatan asli daerah dan kemandirian fiskal.
“Kerja sama ini juga mencakup pengembangan SPIP Terintegrasi (SPIP-T), peningkatan kapabilitas APIP, hingga perbaikan tata kelola BUMD dan BLUD. Tidak kalah penting, penerapan smart government juga menjadi bagian dari agenda strategis kita,” jelas Bupati Wempi di hadapan para pejabat dan tamu undangan.
Bupati menekankan bahwa kolaborasi dengan BPKP bukan sekadar formalitas, tetapi wujud nyata komitmen Pemkab Malinau untuk memperkuat integritas, mempercepat reformasi birokrasi, dan menghadirkan pemerintahan yang responsif serta terpercaya. Ia menambahkan bahwa dengan pendampingan BPKP, diharapkan setiap rupiah anggaran daerah mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah strategis Pemkab Malinau. Ia menekankan pentingnya penguatan SPIP sebagai instrumen untuk meminimalisir risiko penyimpangan, meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan, dan memperkuat akuntabilitas publik.
Bupati Wempi menutup sambutannya dengan menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin selama ini antara Pemkab Malinau dan BPKP Kaltara. “Semoga nota kesepahaman ini menjadi landasan kuat bagi langkah strategis kita dalam memperkuat pengawasan intern dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berdaya saing,” pungkasnya.
Dengan MoU ini, Malinau menunjukkan komitmen serius dalam mewujudkan good governance, sekaligus menempatkan SPIP sebagai pilar utama dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan dan profesional.